Hiu Paus Muncul di Pesisir Tlocor Sidoarjo, Wabup: Potensi Wisata Konservasi Baru
Sidoarjo (kalamnusantara.com) – Keberadaan hiu paus (rhincodon typus) atau hiu tutul di kawasan pesisir Tlocor, Kecamatan Jabon, membuka peluang baru bagi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menegaskan bahwa fenomena alami tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis alam dan konservasi.
Pernyataan itu disampaikan Mimik saat meninjau langsung potensi wisata bahari Tlocor bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), BPBD Kabupaten Sidoarjo, serta Forkopimka Jabon pada Kamis (27/8/2026). Dalam kesempatan itu, Mimik mengaku menyaksikan langsung kemunculan hiu tutul di perairan setempat.
“Saya keliling dengan Disporapar dan BPBD untuk mengangkat potensi wisata air di Sidoarjo. Ternyata di sini ada hiu tutul dan sudah saya buktikan dengan melihat secara langsung keberadaannya,” ujar Mimik.
Meski menyimpan daya pikat tinggi untuk menggaet wisatawan, Mimik menegaskan bahwa aspek keselamatan pengunjung dan kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan habitat satwa lindung tersebut harus tetap menjadi prioritas utama.
Pola kemunculan hiu paus yang dipengaruhi faktor cuaca serta pasang surut air laut dinilai memerlukan pemantauan intensif. Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo berencana melakukan pemetaan karakteristik kawasan, guna mengetahui waktu pasti kemunculan satwa raksasa nan jinak tersebut.
Lebih lanjut, pengembangan kawasan pesisir Tlocor nantinya tidak hanya berfokus pada daya tarik turisme semata, melainkan juga diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi warga lokal. Selain hiu paus, perairan Tlocor juga menyimpan potensi rumput laut berkualitas tinggi yang digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik di tingkat regional.
Namun demikian, Pemkab Sidoarjo memilih berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menentukan langkah pengembangan kawasan. Mengingat pesisir Tlocor berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum, koordinasi lintas instansi terus dimatangkan.
“Ke depannya kita harus mengkaji ulang potensinya. Karena ini masih wilayah BBWS dan Kementerian PU, kita akan komunikasikan dengan pemerintah pusat dan provinsi, terutama menyangkut perizinan agar pengembangannya memiliki legalitas yang jelas,” pungkasnya. (Kholid).
