Jenguk Santri Korban Dugaan Keracunan MBG, Wamenag: Harus Ada Investigasi untuk Pastikan Penyebabnya
Sidoarjo (kalamnusantara.com) — Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H. R. Muhammad Syafi’i menjenguk tujuh santri Pesantren Manbaul Hikam yang harus menjalani perawatan medis di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Jawa Timur. Para santri tersebut dirawat usai mengalami dugaan keracunan makanan setelah mengonsumsi hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kunjungan tersebut, Wamenag didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Akhmad Sruji Bahtiar serta Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag RI, Basnang Said. Selain memberikan santunan, Wamenag turut menyampaikan dukungan moral dan doa agar para santri segera diberikan kesembuhan.
Usai menjenguk di rumah sakit, rombongan Wamenag melanjutkan peninjauan ke Pesantren Manbaul Hikam dan disambut langsung oleh Ketua Yayasan, KH Abdul Wachid Harun. Di hadapan pihak pesantren, Wamenag menegaskan bahwa peristiwa ini harus ditindaklanjuti dengan investigasi mendalam untuk mengusut tuntas pemicu utama timbulnya keluhan kesehatan tersebut.
“Dari kunjungan ke santri tadi, mereka menunggu dan sangat membutuhkan MBG. Program ini sudah berjalan beberapa bulan dari SPPG yang sama dan tidak ada persoalan. Baru kali ini terjadi masalah. Karena itu, harus ada investigasi untuk mengetahui penyebabnya,” ujar Wamenag, Jumat (4/9/2026).
Berdasarkan informasi awal, keluhan para santri terindikasi muncul setelah menyantap hidangan dengan menu telur dan sayuran. Kendati demikian, Wamenag meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan teknis, guna memastikan apakah kendala bersumber dari proses memasak atau ketidaksesuaian jadwal konsumsi dengan petunjuk teknis (juknis).
Ia menuturkan, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan standar pengolahan makanan tetap terpenuhi, bukan untuk menghentikan program MBG yang sejatinya sangat diminati oleh para santri.
“Bukan investigasi yang masuk ke wilayah perlu atau tidaknya MBG, tetapi kita ingin mengetahui ada apa. Apalagi dari dapur yang sama, untuk anak-anak yang sama, setelah berjalan sekian bulan, baru terjadi hari ini. Tentu harus ada investigasi,” tegasnya.
Di samping penanganan kasus ini, Kemenag terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperluas jangkauan program MBG hingga ke wilayah terpencil. Saat ini, tercatat 42 persen dari sasaran pesantren telah menerima manfaat program tersebut. Kemenag juga membuka peluang bagi pesantren berkapasitas sekitar 1.000 santri untuk mengelola dapur mandiri dengan meningkatkan standar higienitas, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
“Dapur yang ada di-update. Yang perlu ditambah adalah higienisnya, tentang pencucian, penyimpanan, dan pembuangan limbahnya. Kalau itu bisa dipenuhi, pesantren yang santrinya mendekati atau sekitar 1.000 sudah bisa membuat dapur sendiri, tidak perlu harus mendapat asupan dari dapur yang ada di luar pesantren,” pungkasnya. (Kholid).
