Sidoarjo (kalamnusantara.com) – Bupati Sidoarjo, Subandi SH MKn menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus diwujudkan melalui kinerja pemerintahan yang nyata. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan seorang pejabat adalah sejauh mana program kerja yang dijalankan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat memimpin agenda pengambilan sumpah dan janji jabatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026).
Dalam pelantikan tersebut, terdapat 10 pejabat pimpinan tinggi pratama serta sekitar 150 pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) yang resmi dilantik. Selain itu, terdapat pula enam pejabat fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo yang turut mengambil sumpah jabatan.
Dalam arahannya, Subandi meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan momen ini sebagai bagian dari perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar yang menuntut integritas tinggi.
”Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Juga harapan masyarakat kepada pemerintah yang bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Subandi.
Ia juga menekankan agar para pejabat tidak terjebak dalam rutinitas tugas administratif belaka. Setiap kebijakan maupun program kerja yang dieksekusi harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendatangkan manfaat langsung bagi warga Sidoarjo.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Subandi mengimbau pentingnya membangun koordinasi dan komunikasi yang solid di seluruh tingkatan, mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan tingkat kecamatan.
Mengenai kebijakan rotasi dan mutasi, Subandi menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dinamika biasa dalam birokrasi.
Rotasi birokrasi kali ini juga menghadirkan pergeseran signifikan di jajaran pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo yang sebelumnya diemban Dr. Fenny Apridawati kini diserahterimakan. Fenny dilantik mengisi posisi baru sebagai Asisten III Administrasi Umum Pemkab Sidoarjo.
Pergeseran tersebut membuat kursi Sekda Sidoarjo saat ini dipastikan kosong.
Bupati Subandi dikabarkan akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi posisi strategis tersebut dalam waktu dekat.
”Pelantikan hari ini menjadi kebutuhan lembaga atau organisasi Pemkab Sidoarjo. Mutasi adalah hal yang biasa sebagai bentuk adaptasi jalannya pemerintahan,” jelas Subandi.
Selain posisi Sekda, rotasi pimpinan tinggi pratama turut menyasar sembilan pejabat utama lainnya:
Benny Airlangga – Mengisi jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah sebelumnya menjabat Asisten III Administrasi Umum.
Ridho Prasetyo – Resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo.
Arif Mulyono – Beralih dari Staf Ahli menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo.
Enny Rustiningsih – Bergeser dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Eddy Kurniadi – Beralih dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
Chudlori – Dari Staf Ahli dipercaya menjadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
Yudhi Iriyanto – Bergeser dari Kepala Dispora menjadi Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Rudi Setyawan – Dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipercaya menjabat Kepala Dispora Sidoarjo.
Happy Setyaning – Resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo.
Langkah pergeseran ini diharapkan menjadi momentum Pemkab Sidoarjo dalam merestrukturisasi kinerja instansi, dan memacu kualitas pelayanan publik secara optimal di seluruh sektor.
Tak hanya itu, langkah ini juga diambil untuk memperkuat struktur organisasi dan mempercepat akselerasi program pembangunan daerah.
Selain konsolidasi internal, Subandi juga menyoroti pentingnya menjaga harmonisasi dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo serta merangkul Aparat Penegak Hukum (APH). Sinergi antarlembaga dinilai sangat krusial agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efisien, kuat, dan terarah.
Ia optimistis, melalui koordinasi yang baik dan kerja sama tim yang kompak, pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo dapat hadir lebih cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. (Kholid).
