Soal Keracunan Makanan MBG di Sidoarjo, Subandi Ungkap 21 SPPG Belum Berizin dan Minta BGN Perketat Pengawasan
Sidoarjo (kalamnusantara.com) – Bupati Sidoarjo Subandi meminta agar pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Langkah evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Subandi saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026). Peninjauan ini dilakukan usai ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, diduga mengalami keracunan makanan pada Selasa (1/9/2026) petang.
Dari hasil koordinasi Pemkab Sidoarjo bersama Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan Dispendikbud, tercatat ada 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 153 SPPG telah beroperasi, namun ditemukan puluhan unit yang belum melengkapi legalitas operasionalnya.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Subandi.
Mengenai lokasi SPPG Kalitengah yang menyalurkan makanan ke Ponpes Mambaul Hikam, Subandi memastikan bahwa unit tersebut sebenarnya telah mengantongi izin resmi. Namun, terkait sanksi penindakan maupun penutupan operasional, hal itu merupakan kewenangan penuh Badan Gizi Nasional (BGN).
”SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” tambahnya.
Meskipun demikian, Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo mendukung penuh program MBG dari pemerintah pusat. Hanya saja, pelaksanaan di lapangan harus diimbangi dengan tata kelola dan sistem pengawasan yang ketat.
“Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tuturnya.
Sementara itu, fokus utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini adalah menjamin penanganan medis terbaik bagi para korban.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo per 2 September 2026 pukul 13.00 WIB, total ada 567 santri yang mendapatkan penanganan medis. Sebanyak 457 santri sudah diperbolehkan pulang, sementara 80 santri masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit dan 30 santri lainnya dalam masa observasi.
Rincian santri yang dirawat di rumah sakit meliputi, RSI Siti Hajar 35 pasien, RSUD Notopuro 31 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RS Anwar Medika: 1 pasien dan RS Arafah Anwar Medika 1 pasien.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Subandi turut didampingi oleh Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dispendikbud Ridho Prasetyo, Plt. Sekda Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Ainun Amalia, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing, serta perwakilan BGN Jatim. (Kholid).
